Foto Ilustrasi
Ponorogo - Media sosial, khususnya Facebook, bukan ruang baru lagi bagi warga Ponorogo untuk bersilaturahmi, berbagi informasi, hingga berdiskusi tentang berbagai isu.
Salah satu grup yang paling banyak menarik perhatian adalah grup-grup dengan label ICWP.
Di satu sisi, kehadiran grup ini seharusnya menjadi ruang virtual yang mempererat persaudaraan warga. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.
Beberapa tahun belakangan ini, banyak grup ICWP justru berubah menjadi arena adu domba, penyebaran ujaran kebencian, dan provokasi.
Postingan penuh hoaks, fitnah antar individu, hingga sindiran bernuansa politik makin marak.
Ironisnya, sebagian besar konten tersebut lolos tanpa moderasi, bahkan dibiarkan berkembang liar.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan: di mana tanggung jawab para admin grup?
Sebagai pihak yang memegang kendali ruang diskusi, admin seharusnya bertugas seperti penjaga gerbang memfilter konten yang masuk dan menjaga etika berdiskusi.
Sayangnya, banyak admin tidak aktif, atau malah ikut larut dalam narasi negatif demi engagement semata.
Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah, khususnya melalui Diskominfo, perlu mengambil langkah nyata: memberi edukasi literasi digital, menggandeng komunitas warga, bahkan jika perlu membentuk "tim pantau medsos" berbasis masyarakat.
Para admin grup pun harus diberi pelatihan, atau setidaknya didorong untuk mematuhi standar moderasi konten.
ICWP bukanlah nama yang sepele. Ia membawa semangat kebersamaan warga Ponorogo. Jika nama ini terus-menerus dikaitkan dengan konflik dan kebencian, maka kita sendiri yang mencoreng wajah kabupaten kita.
Media sosial adalah cermin masyarakat. Mari kita jaga agar pantulannya tetap bersih, jernih, dan mencerminkan nilai-nilai luhur Ponorogo: guyub, rukun, dan saling menghargai. (Humas)
Tags
Opini