Skandal Mafia Tanah Sidoarjo: 91 Petani Jadi Korban Dugaan Pencatutan Lahan Massal Rp500 Miliar
Januari 13, 2026
Praktik mafia tanah berskala masif diduga kembali beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, merampas hak hidup puluhan warga lokal. Sebanyak 91 petani gogol di Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, kini tengah berjuang melawan raksasa properti, PT Semesta Anugrah, atas dugaan pencatutan lahan seluas 82.670 m² ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) secara ilegal.
Konflik agraria ini berakar pada pemisahan dua jenis lahan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor: DA/C-1/03/GG/1981. Para petani secara sah memiliki dua klasifikasi lahan: "tanah besar" (skala 5.000–10.000 m²) dan "tanah kecil" (skala 910–920 m²).
Pada periode 1987–1997, para petani hanya menjual tanah besar kepada pengembang. Namun, dalam proses administrasi yang diduga penuh manipulasi, tanah kecil yang tidak pernah diperjualbelikan justru diselundupkan masuk ke dalam permohonan HGB milik PT Semesta Anugrah.
Berdasarkan investigasi dokumen Risalah Panitia "A" Nomor: 36/Pan.A/I/2014, ditemukan sederet bukti yang mengarah pada tindak pidana pemalsuan:
Mal administrasi Lintas Desa, Dokumen dasar penerbitan HGB di lahan Tambaksumur secara janggal ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa Tambakrejo. Secara hukum, pejabat tersebut tidak memiliki otoritas atas wilayah administrasi Tambaksumur.
Pelepasan Hak Fiktif, Muncul Surat Pernyataan Melepaskan Hak (PMH) tahun 2003 yang tidak pernah diketahui atau ditandatangani petani, namun dilegalisasi oleh oknum pejabat setingkat Camat.
Penggelembungan Data, Terdapat disparitas luas lahan yang ganjil. Permohonan HGB awal mencatat 6,088 hektar, namun dalam lampiran riwayat tanah, angkanya membengkak drastis hingga melebihi 36 hektar.
Nur Khasanah, selaku salah satu ahli waris petani dari 91 petani gogol, menegaskan bahwa ini adalah perampasan hak yang terstruktur dan sistematis.
"Ini bukan sekadar sengketa, ini adalah perampasan. Para petani tidak pernah menjual tanah kecil tersebut. Kami menaksir kerugian materiil mencapai Rp 500 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 273 miliar. Kami menuntut pembatalan HGB tersebut karena merupakan produk cacat hukum," tegas Nur Khasanah.
Di sisi lain, tim hukum warga juga menyoroti adanya upaya penegakan hukum yang dinilai tidak tepat sasaran dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo karena dalam pemeriksaan yang tertuang dalam BAP Tersangka tidak ada penerapan pasal 160 kuhp yang ada hanyalah pasal 167 Jo 55 kuhp.
Tapi aneh nya pada saat tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke JPU ...baru pasal 160 kuhp muncul dan hal tersebut tetap diterima oleh JPU.
Hartono, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum, memberikan catatan kritis terkait khususnya penerapan pasal- 160 kuhp yang dituduhkan kepada pihak-pihak yang memperjuangkan hak petani. Menurutnya, penggunaan Pasal 160 KUHP (tentang penghasutan) dalam konteks ini sangat dipaksakan.
"Penerapan Pasal 160 terhadap klien kami atau pihak yang memperjuangkan hak atas tanah ini adalah langkah yang kurang tepat dan cenderung merupakan bentuk kriminalisasi. Unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi karena yang dilakukan warga adalah upaya konstitusional mempertahankan hak milik mereka yang diduga diserobot melalui dokumen cacat administrasi," ujar Hartono.
Ia menambahkan bahwa fokus penegak hukum seharusnya diarahkan pada keabsahan dokumen HGB yang muncul dari tanda tangan pejabat yang tidak berwenang, bukan justru menekan warga yang menuntut keadilan..
"Namun karena perkara ini sudah diranah Pengadilan, semoga masih ada majelis hakim yang masih mempunyai marwah dan integritas, sehingga dalam memutuskan perkara seadil -adilnya,"pungkasnya.
Warga mendesak Kapolri dan Satgas Mafia Tanah untuk segera mengusut tuntas keterlibatan jajaran Direksi PT Semesta Anugrah serta oknum-oknum di tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo.
Jika praktik pinjam stempel antar-desa ini tetap dilegalkan, maka integritas administrasi pertanahan di Jawa Timur berada dalam ancaman besar dan menjadi preseden buruk bagi perlindungan hak rakyat kecil.
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Sidoarjo sekaligus pendamping warga, H. Slamet, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi ujian nyata bagi keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Ia meminta agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, tanpa tebang pilih.
“Kami mendampingi para petani ini bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menuntut keadilan yang selama ini dirampas. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Aparat penegak hukum harus berani menegakkan keadilan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, baik terhadap korporasi besar maupun oknum pejabat yang terlibat,” tegas H. Slamet.
Menurutnya, kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah justru memperkuat dugaan adanya praktik sistematis untuk melindungi kepentingan tertentu. GRIB JAYA, kata dia, akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan pemulihan hak para petani.
“Jika rakyat yang dizalimi justru dijadikan tersangka, sementara dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dibiarkan, maka ini alarm serius bagi keadilan di negeri ini,” pungkasnya.
