Diskusi Kebangsaan Tertutup Digelar di Sidoarjo, Haji Selamet Soroti Arah Bangsa Pasca Jokowi

Ketua Grib Jaya DPC Kedir, Iswahyudi.

SIDOARJO, JAWA TIMUR — Sejumlah tokoh lintas organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, perwakilan partai politik, serta insan media nasional menghadiri diskusi kebangsaan tertutup yang digelar pada 8 Januari 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur.

Forum tersebut berlangsung di salah satu unit usaha milik Haji Selamet, Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, yang dikenal sebagai pengusaha lokal dengan jejaring kerja sama di sektor ritel dan industri nasional.

Dalam diskusi tersebut, Haji Selamet menegaskan bahwa seluruh pandangan yang ia sampaikan tidak mewakili sikap organisasi maupun partai politik tertentu.

Ia menyatakan berbicara sebagai pelaku usaha dan warga negara yang mencermati dinamika nasional dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan ketahanan rakyat.

“Ini pandangan personal saya sebagai pelaku usaha yang bersentuhan langsung dengan realitas ekonomi rakyat, bukan sikap organisasi atau partai mana pun,” ujar Haji Selamet dalam forum tersebut.

Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap arah perjalanan bangsa pasca berakhirnya era pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait potensi kekosongan figur pemersatu nasional serta meningkatnya manuver elite politik.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko memicu keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Haji Selamet menilai perubahan peta kekuatan politik nasional berpotensi terjadi seiring menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Ia mengingatkan bahwa apabila kepentingan elite terus didahulukan, stabilitas sosial dan ekonomi nasional dapat terganggu.

Dalam diskusi itu, ia juga menyinggung dinamika sejumlah figur nasional sebagai bagian dari proses politik yang berjalan. Namun, ia menekankan bahwa ambisi kekuasaan harus tetap tunduk pada kehendak rakyat. Menurutnya, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan sosial dapat berujung pada gejolak besar.

Dari perspektif global, Haji Selamet menyoroti kuatnya dominasi negara-negara besar dalam sektor industri strategis dan konflik internasional. Ia menilai banyak konflik global dipicu kepentingan ekonomi elite dunia, yang dampaknya turut dirasakan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menegaskan bahwa analisis yang disampaikannya bersifat historis dan geopolitik, serta tidak dimaksudkan sebagai pembenaran terhadap kekerasan, ekstremisme, maupun sikap anti-demokrasi.

Isu ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut. Haji Selamet menilai kemandirian pangan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas merupakan fondasi penting dalam menghadapi tekanan global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok.

Ia mengaitkan pandangannya dengan pemikiran budayawan Cak Nun (Muhammad Emha Ainun Nadjib) yang mendorong kemandirian rakyat melalui basis komunitas.

Dalam forum yang sama, Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Kediri, Iswahyudi, memaparkan pengalamannya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di Kabupaten Kediri.

Haji Selamet juga menilai kebijakan nasional terkait ketahanan pangan, termasuk penguatan koperasi rakyat, sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian global dan risiko bencana alam.

Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa dalam model demokrasi apa pun, rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Transparansi, integritas pemimpin, serta pengawasan publik dinilai menjadi syarat mutlak agar demokrasi tidak kehilangan substansinya.

Diskusi kebangsaan tersebut turut dihadiri perwakilan partai politik dan insan media nasional yang menyatakan komitmen untuk menjaga ruang dialog tetap sehat, kritis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mengawal demokrasi secara jujur tanpa rekayasa dan tanpa rasa takut. (Is)